GNPK-RI Kota Sungai Penuh & Kab. Kerinci Desak Evaluasi dan Pencopotan Jabatan Direktur RSU M.H. A. Thalib
Buana24.comSungai Penuh Senin 20/4 /2026] – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci menyampaikan desakan tegas kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, khususnya Walikota, untuk segera melakukan evaluasi kinerja dan mengambil langkah pencopotan jabatan Direktur serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rumah Sakit Umum (RSU) M.H. A. Thalib Sungai Penuh.
Koordinator Lapangan GNPK-RI, Dedi, menyampaikan bahwa langkah ini diambil lantaran ditemukannya sejumlah indikasi penyimpangan yang dinilai merugikan kepentingan publik.
"Kami menyampaikan aspirasi ini karena situasi yang terjadi di lingkungan RSU M.H. A. Thalib sangat memprihatinkan. Jika dibiarkan, ke mana arah negeri ini akan dibawa?" tegas Dedi saat aksi penyampaian tuntutan.
Selainn evaluasi kinerja dan pencopotan jabatan, GNPK-RI juga meminta dihentikannya kegiatan-kegiatan yang melibatkan tenaga kerja kebersihan dan satuan pengamanan (satpam) yang direkrut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, karena proses perekrutan tersebut diduga tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Kami mendesak Dinas Kesehatan terkait untuk segera melaksanakan pengadaan dan perekrutan ulang tenaga kebersihan serta satpam dengan mekanisme yang transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya.
Dedi juga menegaskan bahwa tidak boleh ada keterlibatan oknum tim Walikota maupun keluarga Walikota dalam praktik asorsi yang diduga dilakukan oleh Direktur RSU tersebut.
"Kasus ini sudah menjadi sorotan publik, terutama terkait kualitas pelayanan yang diberikan oleh oknum petugas di rumah sakit ini. Oleh karena itu, kami meminta Walikota Kota Sungai Penuh untuk mengambil tindakan yang serius dan tegas terhadap tuntutan yang kami sampaikan, demi perbaikan pelayanan kesehatan di daerah ini," pungkasnya.
GNPK-RII Kota Sungai Penuh dan Kab. Kerinci juga menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan akan melaporkan ke pihak berwenang jika tidak ada tindak lanjut yang memuaskan dari pemerintah daerah.(tim...)
