Buana24. Kerinci.com. Proyek normalisasi Sungai Batang Merao di wilayah hilir aliran yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (WIKA) tak henti-hentinya menuai kritik tajam dari masyarakat setempat.
Proyek yang seharusnya bertujuan untuk memperluas kapasitas daya tampung sungai guna mencegah banjir ini, dinilai warga tidak menyentuh substansi pengerjaan yang sebenarnya.
Pantauan di lokasi baru-baru ini menunjukkan aktivitas alat berat yang justru memicu tanda tanya besar. Pasalnya, ekskavator yang dikerahkan terlihat hanya sibuk melakukan pembersihan dan pengerukan di bagian pinggiran atau tebing sungai saja, sementara bagian tengah sungai yang mengalami pendangkalan justru diduga dibiarkan tanpa pengerukan.
.jpg)
Kondisi ini memicu konflik dan spekulasi di tengah masyarakat. Warga menduga bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT WIKA melalui vendor Johan dan Liong ini dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pengerjaan normalisasi sungai.
"Kami bingung melihat kerjanya. Namanya normalisasi itu kan mengeruk lumpur di tengah agar sungai dalam. Tapi yang terlihat sekarang malah seperti gali tebing di pinggir saja. Ini mau normalisasi sungai atau hanya sekadar pembersihan lahan?" cetus salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi polemik tersebut, tokoh masyarakat meminta pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI selaku instansi pemberi kerja untuk tidak tinggal diam dan segera turun ke lapangan melakukan pengawasan ketat.
Masyarakat menuntut tindakan tegas dari pemerintah, Pihak BWSS VI harus segera melakukan pengecekan ulang terhadap titik koordinat pengerukan. jika terbukti pengerjaan tidak sesuai kontrak, diminta agar pemerintah (BWSS VI) tidak mencairkan dana proyek (termin).
. "Pihak BWSS jangan menutup mata. Ini uang negara yang sangat besar. Jangan sampai dibayar jika pekerjaannya hanya 'poles' pinggiran saja. Kalau tidak dikeruk tengahnya, banjir tetap akan jadi ancaman bagi warga Hamparan Rawang," tegas warga lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT WIKA maupun perwakilan vendor belum memberikan keterangan resmi terkait teknis pengerjaan di lapangan yang dikeluhkan oleh masyarakat tersebut. (Tim)
