Ketika SKPD Dikritik, Siapa Sebenarnya yang Sedang Dinilai?
Buana24.com.Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah pada tahun 2026 memunculkan berbagai reaksi di sejumlah daerah. Di tengah kekhawatiran terhadap kemampuan fiskal daerah, muncul pandangan bahwa kondisi tersebut bukanlah “kiamat APBD”, selama pemerintah daerah mampu bergerak aktif mencari peluang anggaran dari pemerintah pusat.
Pandangan ini mengingatkan bahwa dalam sistem pemerintahan saat ini, daerah tidak bisa hanya bergantung pada dana transfer rutin. Banyak program pembangunan yang sebenarnya dapat diakses melalui berbagai kementerian, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial hingga infrastruktur.
Namun di balik dorongan agar SKPD lebih gesit menjemput program pusat, muncul pula kritik bahwa sebagian birokrasi daerah masih bekerja dengan pola lama. Bahkan muncul istilah yang cukup tajam, yakni budaya “Asal Bapak Senang (ABS)”, yang menggambarkan kecenderungan bekerja sekadar formalitas tanpa terobosan nyata.
Kritik terhadap SKPD tentu merupakan bagian dari evaluasi terhadap kinerja birokrasi. Sebagai pelaksana program pembangunan, SKPD memang dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, serta mampu membaca peluang kebijakan yang tersedia di pemerintah pusat, termasuk di berbagai kementerian seperti Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Namun kritik terhadap SKPD tidak bisa dilihat secara sempit hanya sebagai persoalan individu pejabat. Dalam sistem pemerintahan daerah, pejabat birokrasi tidak muncul dengan sendirinya. Mereka dipilih, ditempatkan, dan diberi kepercayaan melalui sistem kepemimpinan yang ada di daerah.
Karena itu, ketika muncul penilaian bahwa sebagian birokrasi belum cukup gesit atau masih bekerja secara administratif semata, publik tentu wajar bertanya: apakah ini semata persoalan kinerja pejabat, atau juga cerminan dari sistem kepemimpinan birokrasi yang berjalan?
Dalam praktik pemerintahan modern, kualitas birokrasi sering kali menjadi refleksi dari kualitas kepemimpinan yang mengelolanya. Kepemimpinan yang kuat biasanya mampu membangun budaya kerja yang progresif, mendorong inovasi, serta memastikan setiap perangkat daerah bergerak selaras dengan tujuan pembangunan.
Sebaliknya, jika birokrasi dinilai lamban atau kurang responsif terhadap peluang yang ada, maka evaluasi tidak cukup berhenti pada tingkat pelaksana saja. Evaluasi tersebut juga perlu menyentuh bagaimana sistem pembinaan, pengawasan, dan penempatan pejabat dijalankan dalam struktur pemerintahan daerah.
Karena pada akhirnya, keberhasilan atau kegagalan birokrasi bukanlah tanggung jawab satu pihak semata. Ia merupakan hasil dari sistem yang saling berkaitan antara kepemimpinan, manajemen birokrasi, dan budaya kerja aparatur pemerintah.
Di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis, daerah memang dituntut untuk lebih kreatif dan adaptif. Tetapi pada saat yang sama, penguatan kepemimpinan birokrasi juga menjadi faktor penting agar seluruh perangkat daerah mampu bergerak dalam arah yang sama: menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.( Klene..)
