Namanya Dicantumkan Pengurus Partai PSI, Warga Sungai Penuh Gugat ke Pengadilan Usai Gagal Lolos Seleksi BAZNAS"
BUANA24.COM, SUNGAI PENUH – Seorang warga Kota Sungai Penuh berinisial A merasa dirugikan oleh salah satu partai politik setelah mengetahui namanya tercantum sebagai pengurus DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Sungai Penuh tanpa ada persetujuan dirinya.
Persoalan tersebut terungkap ketika A mengikuti proses seleksi calon pimpinan BAZNAS Kota Sungai Penuh. Setelah dinyatakan lolos pada tahapan administrasi, A melanjutkan seleksi hingga tahapan wawancara yang dilaksanakan di Kota Jambi.
Dalam sesi wawancara, panitia mengingatkan bahwa salah satu persyaratan menjadi pimpinan BAZNAS adalah tidak berstatus sebagai pengurus maupun anggota partai politik.
Saat itu, A menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menjadi pengurus partai politik mana pun.
Namun, untuk memastikan status tersebut, panitia melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik A. Hasilnya, nama A justru tercatat sebagai Sekretaris DPD PSI Kota Sungai Penuh.
Dengan adanya temuan identitas yang iya rasakan belum pernah sama sekali mendaftar sebagai anggota partai kekecewaan yang mendalam yang iya rasakan setelah dirinya dinyatakan gugur dalam kelulusan anggota BAZNAS,
Merasa haknya dirugikan dan nama baiknya tercemar, A akhirnya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Dalam upaya hukum tersebut, A menunjuk pengacara Kurniadi Aris, S.H., M.H. sebagai kuasa hukumnya.
Kurniadi Aris mengakui iya ," Memang benar inisial A ' datang k kantor saya dan meminta saya untuk mendampingi terkait yang iya alami dan menegaskan bahwa pihaknya akan memperjuangkan hak kliennya hingga memperoleh kejelasan hukum atas dugaan pencatutan identitas tersebut jelasnya.
Ditambahnya lagi "Klien kami tidak pernah memberikan persetujuan ataupun mandat untuk menjadi pengurus partai politik. Namun, fakta yang muncul justru namanya tercantum sebagai Sekretaris DPD PSI Kota Sungai Penuh. Akibatnya, klien kami kehilangan kesempatan mengikuti seleksi BAZNAS hingga dinyatakan gugur. Ini jelas menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil," ujar Kurniadi Aris.
Menurutnya, gugatan tersebut diajukan agar pengadilan mengungkap bagaimana identitas kliennya dapat masuk ke dalam data kepengurusan partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
"Kami ingin kebenaran ini dibuka secara terang-benderang melalui proses persidangan. Jika memang terjadi pencatutan identitas, maka harus ada pihak yang bertanggung jawab. Tidak boleh ada warga negara yang dirugikan hanya karena namanya dicantumkan tanpa izin," tegas Kurniadi.
Ia "menambahkan, perkara ini bukan hanya menyangkut kepentingan kliennya semata, tetapi juga menjadi pembelajaran agar setiap partai politik maupun pihak terkait lebih berhati-hati dalam proses pendataan kepengurusan.
"Kami berharap majelis hakim dapat memberikan putusan yang berkeadilan dan memulihkan hak-hak klien kami. Kasus seperti ini jangan sampai terulang kepada masyarakat lain karena menyangkut hak konstitusional dan masa depan seseorang," pungkasnya.(tim...)
